Mau Rangsang Daya Beli? Pemerintah Perlu Coba Relaksasi Pajak

Jakarta, mediaindonesia.com – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani meminta pemerintah memberi stimulus untuk merangsang kembali daya beli masyarakat yang kini dirasa melambat. Salah satunya dengan relaksasi pajak sementara yang mampu memunculkan kembali keyakinan belanja masyarakat.

“Sekarang dibilang daya beli lagi turun. Kenapa pemerintah tidak bikin kebijakan misalnya dalam dua minggu ini diberikan insentif bagi yang belanja tidak dikenakan PPn, untuk mendorong orang mulai belanja lagi. Jadi hal-hal seperti itu bisa dilakukan,” tukas dia ditemui dalam acara Simposium Nasional di Jakarta, Senin (14/8).

Menurutnya, stimulan kejut berupa relaksasi pajak sementara bukan suatu hal baru dilakukan negara lain, bila terjadi daya beli turun di masyarakatnya.

“Ini juga dilakukan di Thailand. Begitu daya beli turun diberikan insentif. Perlu relaksasi dan tidak perlu panjang-panjang. Terkadang hanya untuk mengembalikan confidence masyarakat saja,” terangnya.

Relaksasi dari sisi perpajakan tersebut, lanjut Rosan, antara lain bisa diterapkan pada pembayaran pajak saat belanja ke restoran, dan pembelian barang mewah.

“Dikurangi atau dipotong pajak saja dua minggu sampai orang-orang yakin. Orang pasti belanja lagi. Tapi jangan dilihat dalam jangka pendek, tapi untuk mengembalikan gairah lagi. Kalau dilihat sekarang orang bukan tidak ada duit, hanya tidak spending,” imbuhnya.

Alasan peralihan gaya belanja melalui fasilitas online, menurut Rosan, juga tidak signifikan. Sebab, yang terusik menurut dia adalah percaya diri masyarakat untuk berbelanja. Karena itu, yang harus dilakukan pemerintah, lanjut Rosan, ialah membuat orang spending.

“Memang ya ada alasan lain online. Tapi saya rasa tidak signifikan. Ini kembali memang mereka tidak spending, bukan masalah tidak ada uang. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat orang spending.”