Pada tanggal 10 November 2023 Klinik Hukumonline telah memberikan penghargaan untuk Mitra Klinik yaitu Legal Clinic Awards 2023 dengan tema Pahlawan Literasi Hukum: Semakin Melek Hukum Bersama Mitra Klinik Hukumonline. Awards ini merupakan apresiasi kepada Mitra Klinik Hukumonline yang telah berjasa dan berdedikasi bagi para pembacanya untuk menjadi lebih mengetahui hukum, yang secara tidak langsung

Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Pajak Masukan yang tidak dilapor oleh lawan transaksi (penjual), apakah masih bisa dikreditkan? Faktur Pajak merupakan salah satu dokumen yang sangat penting di dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak. Agar Faktur Pajak dapat berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengkreditan Pajak

   Kami ingin berbagi hasil survey internal PT HSI Consulting atas tingkat kepuasan terbaru dari klien kami yang dilaksanakan pada tahun 2022, terkait dengan layanan konsultan pajak yang telah diberikan. Hasil survei ini mencerminkan komitmen kami untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan terus meningkatkan pengalaman klien kami. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami sangat senang

Upaya hukum biasanya dilatarbelakangi adanya sengketa, karena upaya hukum adalah sarana untuk mencari keadilan di dalam penyelesaian sengketa. Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya sengketa pajak

Resume Putusan Pengadilan Pajak ini merangkum sengketa pajak antara klien dan Otoritas Pajak perihal pembebanan biaya jasa produksi, tantiem dan Corporate Social Responsibility (CSR). Klien mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak yang diwakili oleh Kuasa Hukum  dari PT HSI Consulting dan berakhir dengan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak No.PUT-009755.15/2020/PP/M.IIB Tahun 2021, diputuskan pada tanggal 12

KETENTUAN PAJAK NATURA dan KENIKMATAN  sesuai  PMK 66/2023 Jakarta, 24 Agustus 2023,- Pemerintah baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan, yang terbit di 27 Juni 2023 dan mulai