Jakarta, Beberapa perusahaan ada yang menyediakan makanan dan minuman bagi karyawannya, baik berupa penyediaan kantin karyawan, kupon makanan ataupun melalui penggantian sejumlah uang kepada karyawannya. Dalam istilah perpajakan, penyediaan makanan dan/ atau minuman ini dikenal dengan istilah natura atau kenikmatan, yang didasarkan kenyataan bahwa pemberian ini berbentuk barang non-tunai atau fasilitas untuk dinikmati. Dalam prinsip

    Jakarta – Adanya efek pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini, sangat memengaruhi roda perekonomian di Indonesia. Banyak perusahaan mengalami kerugian bahkan gulung tikar. Dampak tersebut menyebabkan penurunan penerimaan di bidang perpajakan yang diprediksi oleh Direktorat Jendral Pajak untuk tahun 2020 mencapai minus 8 – 9%. Penurunan ini merupakan yang terdalam sepanjang sejarah.

Any business may come to a point when the business comes to an end and   the decision to strike off the business  is inevitable. These could be some of the  reasons  for closing a PMA : There is a business failure due to market, management, financial issues, etc.  The business license has come to

Pertama, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)   First, the relaxation of the Article 21 Income Tax (PPh Pasal 21) Relaksasi diberikan melalui skema PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp200 juta (daripenghasilan tahunan) pada sektor industri pengolahan (termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE

Jakarta, 13 Maret 2020 Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi (link https://www.who.int).  Artinya, wabah penyakit ini telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Jumlah kasus di seluruh dunia mencapai angka 120.000 dan kematian telah melebihi 4.300. Kondisi tersebut mendesak pemerintah

The Indonesia government is finalizing the second volume stimulus policy package to reduce the impact of the Corona outbreak on the economy. The contents of the economic stimulus package consist of fiscal and non-fiscal incentives. The Coordinating Minister for the Economy Airlangga Hartarto said, one of the goals of the second stimulus package was to

Jakarta – Pemerintah segera merilis insentif pajak penghasilan (PPh) demi menjaga daya beli masyarakat di tengah gempuran virus corona (Covid-19). Keputusan itu masuk dalam stimulus fiskal jilid II. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, insentif yang terdiri dari insentif baru itu adalah pajak penghasilan 21 (PPh 21), PPh 22, dan PPh 25 bakal diluncurkan April 2020. “Mudah-mudahan April bisa ya

Pemerintah memastikan bahawa reformasi pajak akan terus berlanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan lansung oleh Ibu Sri Mulyani selaku Mentri Keuangan Indonesia dalam seminar yang diselenggarkan oleh APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) pada Jum’at, 14 September 2018. Saya sedang mempersiapkan untuk penyelesaian tagihan listrik karena sedang mengurangi tingkat pajak pada kebutuhan amandemen dalam (pajak)

  PMK-213/PMK.03/2016 adalah jenis dokumen tambahan dimana wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak tertentu (hubungan istimewa). Hubungan istimewa diatur dalam Pasa 18 ayat (4) UU PPh atau Pasal 2 ayat (2) UU PPN. Dalam hal ini terdapat dokumen penentuan harga transfer (TP Doc) yang mana diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai