OECD dan Kebijakan Pajak dalam Masa PSBB

Jakarta,-Organization for Economic Cooperation Development (OECD) merilis laporan yang memuat langkah-langkah kebijakan pajak dan fiskal darurat yang diberlakukan oleh negara-negara di seluruh dunia sebagai respons terhadap pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Laporan tersebut juga membahas bagaimana pajak dan kebijakan fiskal dapat melindungi dampak dari kebijakan pengendalian dan pembatasan sosial berkelanjutan dan selanjutnya mendukung pemulihan ekonomi. Dalam rilisnya, OECD juga menguraikan reformasi kebijakan utama yang akan diperlukan untuk mempersiapkan pemulihan keuangan publik. Laporan ini disiapkan sebagai tanggapan atas permintaan Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Raja Arab Saudi selaku Presiden G20─forum internasional yang terdiri dari 20 negara─dan dipresentasikan pada pertemuan virtual para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Washington, 15 April 2020.

 Menurut OECD, kebijakan pajak dapat berubah dalam fase pembatasan (PSBB) masih berlanjut. Diperpanjangnya masa pembatasan dapat memberikan dampak negatif pada bisnis dan masyarakat umumnya. Terutama untuk negara-negara berkembang. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kebijakan pajak perlu dikoordinasikan dengan perangkat kebijakan di bidang: kesehatan; perdagangan; sosial; tenaga kerja; keuangan; dan moneter. Di beberapa negara pemberian bantuan sosial akan lebih efektif untuk mendukung keuangan masyarakat. 

Hal-hal yang dapat dipelajari dari kebijakan pajak negara-negara di dunia, bahwa mereka dengan cepat memperkenalkan kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan, dengan menggunakan berbagai pendekatan terstruktur. Respon dikeluarkannya kebijakan pajak dibeberapa negara pada umumnya cepat. Beberapa negara memulainya dengan bertahap, secara progresif memperpanjang dan memperluas relaksasi seiring dengan perkembangan situasi, yang sesuai dengan keadaan mengingat tingginya tingkat ketidakpastian yang terlibat dalam krisis.

 Banyak dari kebijakan jangka pendek yang diberlakukan sementara saja. Memberikan bantuan melalui penangguhan pajak, menjadi prioritas di banyak negara. Penangguhan pajak diyakini dapat membantu arus kas perusahaan terutama untuk pajak-pajak terutang di tahun berjalan seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Gaji, Bea dan Cukai.

Kebijakan yang mengarah kepada arus kas dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Sebagai contoh pengembalian PPN Lebih bayar yang dipercepat. Pengurangan tarif PPh badan akan sangat membantu perusahaan yang masih mengalami keuntungan.

 

Sumber: OECD Report tahun 2020, 

Oleh : Heru Budiman