Penyediaan Makanan Jadi Pengurang Pajak, Bisakah?

Jakarta, Beberapa perusahaan ada yang menyediakan makanan dan minuman bagi karyawannya, baik berupa penyediaan kantin karyawan, kupon makanan ataupun melalui penggantian sejumlah uang kepada karyawannya. Dalam istilah perpajakan, penyediaan makanan dan/ atau minuman ini dikenal dengan istilah natura atau kenikmatan, yang didasarkan kenyataan bahwa pemberian ini berbentuk barang non-tunai atau fasilitas untuk dinikmati.

Dalam prinsip pajak secara umum, pemberian natura/ kenikmatan seperti ini menganut prinsip “Non Deductible – Non Taxable”, yaitu bagi Perusahaan bukan merupakan pengurang pajak dan juga bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya, sehingga seolah – olah beban pajak ditanggungkan oleh Perusahaan.

Namun, dalam kasus penyediaan makanan dan/ atau minuman bagi karyawan ini, ternyata prinsip “Non Deductible – Non Taxable” tidak berlaku, yang ada justru prinsip biaya operasional umum non-gaji, yaitu “Tax Deductible – Non Taxable” dan ini merupakan skema yang lebih menguntungkan. Mengapa demikian?

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.03/2018 Pasal 2a (peraturan ini menggantikan PMK-83/PMK.03/2009), pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang dapat memenuhi unsur “Tax Deductible – Non Taxable” harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. disediakan oleh perusahaan di tempat kerja bagi seluruh karyawan; atau
  2. dalam hal digunakannya sistem kupon makanan dan/atau minuman karena kondisi tertentu, maka nilai kupon haruslah memuat nilai yang wajar, yang tidak melebihi pengeluaraan penyediaan makanan dan/atau minuman per pegawai yang disediakan di perusahaan tempat bekerja.

Namun, menjadi catatan bahwasanya ketentuan ini tidak berlaku bagi Perusahaan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit), sebagaimana diatur dalam Peraturan (PER) Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016 Pasal 5 ayat 2.

Oleh: Andrian Gunawan – Tax Manager