Saatnya Pajak Indonesia Berdaulat

 

 

Jakarta – Adanya efek pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini, sangat memengaruhi roda perekonomian di Indonesia. Banyak perusahaan mengalami kerugian bahkan gulung tikar. Dampak tersebut menyebabkan penurunan penerimaan di bidang perpajakan yang diprediksi oleh Direktorat Jendral Pajak untuk tahun 2020 mencapai minus 8 – 9%. Penurunan ini merupakan yang terdalam sepanjang sejarah.

Mengatasi hal tersebut diperlukannya optimasi penerimaan dibidang perpajakan dengan melakukan pengenaan pajak pada sektor yang belum dikenakan pajak (eksternalisasi). Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan peraturan untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Digital (e-commerce) yang sebelumnya tidak dikenakan PPN dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020.   

Diketahui bahwa perusahaan digital pada sekarang ini sebagian besar adalah perusahaan yang yang berkedudukan di Amerika Serikat seperti Netflix, Joox, Facebook, Google dll. Dengan adanya pemberlakuan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia mengakibatkan Pemerintah Amerika Serikat untuk menginvestigasi rencana penerapan skema pemajakan kegiatan ekonomi digital milik Indonesia.

Seperti diketahui penerapan pemajakan digital ini juga pernah diberlakukan oleh Prancis. Kemudian dilakukan investigasi Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk melakukan investigasi terhadap pajak digital yang dikenakan Prancis. USTR menyimpulkan pajak digital prancis diskriminatif. AS pun mengancam akan mengenakan bea tambahan hingga 100% atas produk tertentu dari Prancis. Akhirnya, Prancis menunda peraturan pemajakan digital dinegaranya (sumber DDTC).

Berdasarkan hasil riset yang dirilis pada akhir Januari 2020 oleh We Are Social dan Hootsuite pengguna Internet di Indonesia mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta, menunjukan hampir 64% penduduk Indonesia sudah menggunakan Internet. Adanya pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia mengakibatkan penghasilan yang didapat oleh perusahaan digital saat ini sangatlah besar.

Penghasilan yang besar didapat oleh perusahaan digital di Indonesia mengindikasikan bahwa sudah seharusnya Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan diberlakukannya peraturan tersebut. Hak dari suatu negara mengenakan pajak atas transaksi digital.

Adanya aturan ini juga memberikan rasa keadilan di dalam pemungutan pajak yang diberlakukan untuk semua pengusaha. Diketahui sebelumnya atas perusahaan digital tidak dikenakan PPN. Selain itu negara juga membutuhkan optimasi penerimaan di bidang perpajakan pada saat ini, sehingga sangatlah tepat apabila Pemerintah Indonesia memberlakukan pengenaan pajak digital sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 . Saatnya pajak Indonesia berdaulat.  

 

Yogi Anantha Aji