Seluruh Wajib Pajak Baiknya Manfaatkan Tax Amnesty

Jakarta-Tax amnesty adalah pintu masuk untuk menyelesaikan masalah perpajakan, baik membersihkan seluruh pelanggaran pajak yang dilakukan sekaligus memperbaiki pelaporan pajak ke depannya.

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atautax amnestysegera ketuk palu. Pemerintah bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sampai pada babak akhir pembahasan RUU Tax Amnesty. Ini tentu menjadi kabar gembira bagi para wajib pajak di Tanah Air.

Praktisi Pajak Antonius Budiman Nurtjahja dalam acara Talkshow Tax Amnesty bersama nasabah BCA Solitaire dan Prioritas di Chakra, The Breeze BSD, Tangerang Selatan menuturkan, seluruh wajib pajak baik individu maupun perusahaan baiknya memanfaatkan pengampunan pajak ini. Jika sesuai rencana yaitu pada 1 Juli 2016, RUU Pengampunan Pajak akan sah menjadi UU Pengampunan Pajak, maka merupakan momentum yang baik untuk membersihkan catatan pelanggaran pajak sekaligus memperbaiki catatan pajak ke depannya.

“Tax amnestyadalah pintu masuk untuk menyelesaikan masalah perpajakan. Warga Negara Indonesia perlu memanfaatkantax amnesty, dengan begitu bisa membersihkan seluruh pelanggaran pajak yang dilakukan sekaligus memperbaiki pelaporan pajak ke depannya. Dengan memanfaatkantax amnestymaka bisa memulai segala sesuatunya dengan benar,” jelas Antonius.

Antonius mengungkapkan, yang berhak mengikutitax amnestyadalah seluruh wajib pajak kecuali bagi individu atau pihak yang sedang bermasalah dengan hukum seperti berkas penyidikan P21 atau berkas penyidikan telah rampung dan siap disidangkan di pengadilan, dalam proses penuntutan, sedang menjalankan pengadilan dan tengah menjalani masa hukuman.

Beleid anyar ini wajib dimanfaatkan oleh seluruh elemen wajib pajak lantaran terdapat beberapa hal terkait penghapusan pajak.Pertama,penghapusan pajak terutang.Kedua,penghapusan sanksi administrasi dan terakhir adalah penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Hal tersebut tentu sangat penting untuk dimanfaatkan oleh wajib pajak, terutama yang berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. Sebab, rinci Antonius, pedagang dan pengusaha berpeluang terkena pidana pajak. Ini karena sebagian besar, baik pedagang maupun pengusaha, tidak melaporkan omzet secara benar atau bahkan tidak melaporkan omzet sama sekali.

“Tindakan mengecilkan bahkan tidak melaporkan omzet itu merupakan tindakan pidana pajak. Dengan berlakunyatax amnestyini, maka bisa terhindar dari sanksi pidana pajak,” jelas Antonius.

Ketidakjujuran mengenai omzet dapat bermula dari faktur fiktif. Indonesia secara nasional akan mulai memberlakukan elektronik faktur PPN pada 1 Juli mendatang. E-Faktur ini telah berlaku di Pulau Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015 lalu. Dengan demikian, kecurangan omzet yang dilakukan dapat terdeteksi dengan cepat.

“Tax amnestytidak berbicara mengenai berapa omzet yang dihasilkan dalam satu waktu, melainkan jumlah dana yang disembunyikan dari hasil usaha dan berapa jumlah harta kekayaan yang bertambah dari hasil menyembunyikan dana hasil usaha tersebut,” ucap Antonius.

Sementara itu, bagi sebuah perusahaan, memanfaatkantax amnestytidak akan memperbaiki kolom rugi dan laba melainkan memperbaiki neraca. Antonius mencontohkan, perbaikan yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan perbaikan catatan pada kolom stok barang, utang dan piutang.

“Perbaikan itu semua bisa bermuara pada penambahan modal,” rinci Antonius.

Selain pengusaha dan pedagang, pegawai biasa pun rentan melakukan kesalahan dalam pelaporan pajak. Misalnya, kata Antonius, tidak melaporkan polis asuransi yang dimiliki, tidak melaporkan saham di bursa yang dimiliki dan tidak mencantumkan besaran deposito yang dimiliki.

“Jika laporan pajak ini dibetulkan, maka bisa ikut penghapusan sanksi administrasi,” ucap Antonius.

Jika pada 1 Juli UU Pengampunan Pajak ini dapat terealisasi, maka merupakan momentum pula bagi warga negara Indonesia yang selama ini memiliki simpanan asset di luar negeri. Sebab, dengan melaporkan sejumlah asset di luar negeri yang dimiliki dan membawa kembali asset tersebut ke dalam negeri, maka bisa mendapat tarif tebusan yang relatif murah.

Rencananya kebijakan pengampunan pajak ini akan berlaku sembilan bulan dengan jumlah tebusan bervariasi. Jangka waktu tersebut akan dibagi dalam tiga periode masing-masing selama tiga bulan.

Untuk periode pertama, tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang melakukan repatriasi dikenakan tarif 2 persen pada periode Juli-September 2016, 3 persen periode Oktober-Desember 2016, dan 5 persen untuk Januari-Maret 2017.

Sedang wajib pajak yang hanya melakukan deklarasi aset akan kena tarif tebusan 4 persen untuk periode pertama, 6 persen periode kedua, dan 10 persen periode ketiga. Selain tarif, instrumen repatriasi juga tidak akan terbatas pada obligasi negara dan BUMN saja. Pemohon taxamnestyjuga diperbolehkan menanamkan modal hasil repatriasinya ke sektor riil dengan melakukan obligasi repo.

Dengan melakukan gadai obligasi atau obligasi repo, maka wajib pajak yang melakukan repatriasi dana akan bisa mencairkan dananya tersebut untuk kepentingan usaha. Obligasi yang digadaikan kepada bank BUMN bahkan dapat berbuah pinjaman sampai dengan 80 persen. Ini lantaran dana tersebut sudah sah terlapor dan membuat dana tersebut bisa digunakan untuk usaha. Sehingga ekonomi Indonesia pun bisa segera berputar.

“UUtax amnestybukan hanya untuk kepentingan pajak, namun akan lebih difokuskan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga, ke depan dapat membuka lapangan kerja baru serta kenaikan daya beli masyarakat,” jelas Antonius.