Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan begitu, program pengampunan pajak atau tax amnesty yang kini berubah nama menjadi pengungkapan sukarela wajib pajak akan dimulai pada 1 Januari 2022.Lalu, bagaimana tata laksana Tax Amnesty Jilid II ini, siapa saja yang bisa mengikuti, dan apa saja syarat yang harus

  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan begitu, program pengampunan pajak atau tax amnesty yang kini berubah nama menjadi pengungkapan sukarela wajib pajak akan dimulai pada 1 Januari 2022.Lalu, bagaimana tata laksana Tax Amnesty Jilid II ini, siapa saja yang bisa mengikuti, dan apa saja syarat yang

Pandemic COVID-19 yang terjadi di Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para pelaku usaha. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan beberapa kebijakan pemberian insentif perpajakan kepada para pelaku usaha dan penerima upah agar tetap dapat survive di masa pandemic ini. Apa saja insentif perpajakan tersebut dan bagaimana cara mendapatkannya? Ikutilah kegiatan Webinar HSI Consulting dengan

“ Survey 2019 oleh Direktorat Jenderal Pajak  menyatakan 60,82% Wajib Pajak tidak melaporkan  SPT karena bingung dengan cara pengisian SPT “ Apakah anda mengalami masalah – masalah berikut waktu mengisi SPT : 1.  Lupa NPWP dan password eFIN saya 2. Bingung  dengan form SPT  yang mana yang harus diisi 3. Perlu tidak lapor  penghasilan diluar gaji?

Tahun 2019 telah memasuki masa penghujungnya, apakah kita telah siap untuk memikirkan dampaknya pada pengisian SPT untuk masalah kewajiban pembuatan TP Doc tahun 2019. Seminar ini akan disampaikan dengan padat, singkat dan ringkas tentang: Apakah perusahaan saya memang wajib membuat TP Doc? apakah ada cara untuk menghindarinya? Konsekuensi jika TP Doc tidak di buat? Apakah

  Kewajiban pelaporan SPT Tahunan Badan bagi para pelaku usaha memiliki tantangan tersendiri selain membutuhkan waktu dan pengetahuan extra juga diperlukan pengetahuan khusus dalam pengisiannya, juga karena ketentuan pajak yang berubah setiap tahun. Ketidaktepatan pengisian SPT dapat mengakibatkan resiko serius misalnya : SPT tidak lengkap dan resiko pemeriksaan isu transfer pricing. Hal – hal apa