Masih bingung lapor SPT Badan di era sistem baru? Takut salah isi dan berujung kena sanksi? 😰 Sekarang saatnya kamu upgrade pemahaman pajakmu! Di era Coretax, semua proses pelaporan pajak berubah jadi lebih digital, cepat, dan terintegrasi. Tapi tanpa pemahaman yang tepat, justru bisa bikin kamu makin bingung dan berisiko salah langkah. 🔥 Di webinar

  Tahun 2025 memasuki babak akhir. Banyak orang membuat perencanaan/bujet di awal tahun, tetapi bagaimana realisasinya diukur?. Apakah cukup menunggu tahun 2025 berlalu?. Banyak orang tidak sadar bahwa kenaikan atau penurunan omzet dibandingkan tahun lalu, implikasi pajaknya sangat berbeda, dan jika kita ingin diantisipasi sebelum tutup buku. Tidak sedikit yang mengeluh tahun 2025 mengalami penurunan

                                                                                                             

Tahun 2024 memasuki babak akhir. Banyak orang membuat perencanaan/bujet di awal tahun, tetapi bagaimana realisasinya diukur?. Apakah cukup menunggu tahun 2024 berlalu?. Banyak orang tidak sadar bahwa kenaikan atau penurunan omzet dibandingkan tahun lalu, implikasi pajaknya sangat berbeda, dan jika kita ingin diantisipasi sebelum tutup buku. Tidak sedikit yang mengeluh tahun 2024 mengalami penurunan laba

Tahun 2024 memasuki babak akhir. Banyak orang membuat perencanaan/bujet di awal tahun, tetapi bagaimana realisasinya diukur?. Apakah cukup menunggu tahun 2024 berlalu?. Banyak orang tidak sadar bahwa kenaikan atau penurunan omzet dibandingkan tahun lalu, implikasi pajaknya sangat berbeda, dan jika kita ingin diantisipasi sebelum tutup buku. Tidak sedikit yang mengeluh tahun 2024 mengalami penurunan laba

Pemerintah resmi menerbitkan peraturan baru mengenai Transfer Pricing yakni mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm’s length principle (ALP) dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa.  Peraturan baru tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. Peraturan baru ini mencabut 3 (tiga) Peraturan sebelumnya yaitu; PMK 213/2016 tentang TP Doc PMK 49/2019 tentang MAP