Mau Percepat Restitusi? Ini Dia Syaratnya

 

Jakarta – Pemerintah terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan dan mendorong dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business), yakni dengan cara Percepatan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Dengan kebijakan percepatan restitusi dilakukan akan memperluas kriteria wajib pajak yang memiliki hak ataupun berhak mendapatkan pengembalian pajak.

Direktur Jendral (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan menjelaskan bahwa yang berhak mendapatkan restirusi dipercepat dinaikkan dengan pembayaran sebesar 900 persen. Untuk melalukan percepatan restitusi dilakukan tanpa pemeriksaan, namun dengan melakukan penelitian yang sederhana.

“Kebijakan ini diharapkan akan menurunkan cost compliance karena pemberian restitusi tanpa dilakukan pemeriksaan dan diharapkan kebijakan ini bisa meningkatkan cash flow dan likuiditas perekonomian,” ujar Robert di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Dalam kebijakan ini, pemerintah telah mengatur terkait nilai restitusi maksimal untuk PPh orang pribadi non-karyawan sebesar Rp. 100juta, dalam aturan lama PPh hanya Rp. 10 Juta. Lalu, dalam PPh wajib pajak sebensar 1 Miliar, sedangkan sebelumnya hanya sebesar 100juta. Sementara itu, PPN pengusahan Kena Pajak nilai restitusi maksimal 1 Miliar, sebelumnya 10 juta.

“Kebijakan restitusi dipercepat diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai jumlah restitusi tertentu sebagaimana yang telah diatur, sesuai kriteria tertentu dan merupakan pengusaha kena pajak berisiko rendah yang ditetapkan Menteri Keuangan,” jelas Robert.

Untuk memperoleh restitusi dipercepat kepada wajib  pajak harus memenuhi syarat dengan kriteria tertentu harus memenuhi kewajiban seperti, Menyampaikan SPT dengan cepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keungan telah diaudit, dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut – turut serta tidak pernah mendapatkan pidana dalam bidang perpajakan dan kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sementara itu, dalam jangka waktu pengembalian pajak untuk kriteria tertentu untuk PPh ditargetkan selama 3 bulan dan untuk PPN selama 1 bulan. Sedangkan, bagi wajib pajak memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu (nilai restitusi kecil) untuk PPh orang pribadi ditargetkan selesai 15 hari, PPh badan ditargerkan 1 bulan dan PPN ditargetkan 1 bulan.

“Untuk PKP (Pengusaha Kena Pajak) beresiko rendah, PPN akan dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan,” tandasnya.

sumber : liputan6.com