Pajak UMKM 2018, Tarif Turun, Lebih menarik?

Edisi : 1 Juli 2018
N0. 1/2018

Kemudahan membayar pajak bagi usaha kecil menengah (UKM/UMKM) semakin diperbaiki namun lebih difokuskan untuk kalangan terbatas yang membutuhkannya.

Setelah diviralkan oleh Presiden Jokowi sendiri sejak beberapa bulan sebelumnya, akhirnya tarif pajak PPh final sesuai PP 46 Tahun 2013 lalu diturunkan menjadi  0.5 %. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah no 23 Tahun 2018, Pengenaan PPh Final bagi Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah dengan Peredaran Bruto tertentu resmi berlaku sejak 1 Juli 2018.

Mencermati Peraturan terbaru ini,  beberapa prinsip pemajakan sesuai peraturan lama (PP No. 46 tahun 2013) dipertahankan, yaitu:

  1. Bagi Wajib Pajak UMKM dengan peredaran usaha sampai dengan  Rp. 4,8 Milyar dalam satu tahun diperbolehkan membayar pajak dengan tarif khusus dan bersifat final, yang didasarkan atas omset, bukan berdasarkan Laba Kena Pajak. Artinya dengan fasilitas ini, tidak dikenal klaim rugi fiskal.
  2. Pembayaran Pajak dapat dilakukan dengan menyetorkan sendiri PPh terutang, dilakukan sebelum  tanggal 10 bulan berikutnya.
  3. Berlaku untuk penghasilan usaha dan pekerjaan bebas saja,  dengan pengecualian:
    1. pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli tertentu, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
    2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
    3. olahragawan.
    4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
    6. agen iklan;
    7. pengawas atau pengelola proyek;
    8. perantara;
    9. petugas penjaja barang dagangan;
    10. Agen asuransi
    11. Distributor Perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

     4. Wajib Pajak yang berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga dikecualikan

Namun jika dicermati lebih rinci, peraturan terbaru tahun 2018 ini tidak hanya berbicara soal turunnya tarif pajak, tapi juga menyangkut pembatasan ruang lingkup dan jangka waktu, antara lain:

  • Wajib Pajak  dapat memilih untuk tidak dikenakan pajak dengan cara menurut PP 23 Tahun 201 ini, sekalipun memenuhi persyaratan untuk menikmati fasilitas ini.  Caranya adalah dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada kantor pajak terdaftar.  Tujuannya: memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan.
  • Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan tertentu sesuai UU PPh seperti investment allowance dan fasilitas lainnya sesuai Pasal 31A UU PPh.
  • Memberi penegasan bahwa usaha yang sama dengan pekerjaan bebas oleh tenaga-tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris, sekalipun menggunakan payung usaha berbentuk Firma, CV atau PT, tidak dapat menggunakan fasilitas ini.
  • (Catatan: untuk masa transisi, para wajib pajak tsb di atas diperkenankan untuk tetap membayar pajak 0,5% sampai dengan akhir tahun ini saja. Selanjutnya akan membayar pajak dengan metode perhitungan laba kena pajak)
  • Penggunaan fasilitas ini dibatasi waktunya:
    • Tujuh (7 ) tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
    • Empat(4) tahun untuk Wajib Pajak Berbentuk CV dan Firma
    • TIga (3) tahun untuk Wajib Pajak Berbentuk PT

Analisa dan Komentar:

  1. Peraturan Pemerintah pada prinsipnya merupakan Insentif yang semakin menarik bagi usaha bagi UMKM lama dan UMKM usaha baru agar mau ikut serta berkontribusi membayar pajak. Walaupun peraturan ini membatasi jangka waktu, kemudahan perhitungan dan rendahnya tarif pajak diharapkan mampu memikat pembayar pajak baru.
  2. Fasilitas ini bersifat selektif dan elektif. Selektif dimaksudkan adalah Wajib Pajak tertentu yang memenuhi kualifikasi/persyaratan tertentu yang boleh memakai fasilitas ini. Elektif artinya Wajib Pajak diberikan pilihan untuk memakai ketentuan ini atau tidak bersedia menggunakannya. Contoh: perusahaan yang baru berkembang, termasuk Startup Company yang masih dalam tahap pengembangan dan/atau belum memungut fee atau penjualan, maupun usaha lain yang masih merugi.
  3. Aturan Pelaksanaan dari PP 23 Tahun 2018 ini masih ditunggu, karena masih banyak hal-hal teknis yang belum diatur dan juga masih ada beberapa ketentuan yang belum jelas antara lain:
    1. Prosedur dan  Persyaratan Pengajuan Surat Keterangan Wajib Pajak yang Dikenakan PPh Final 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018
    2. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 ketika WP akan beralih ke aturan tarif PPh Pasal 17 (baik karena tidak dipenuhinya syarat sebagai UMKM atau karena berlalunya jangka waktu penggunaan fasilitas).
    3. Pihak yang ditetapkan sebagai Pemotong PPh Final (Apakah hanya bendahara saja seperti contoh dalam Penjelasan PP 23 Tahun 2018 atau WP Badan juga dapat melakukan pemotongan).
    4. Penegasan dan batasan atas Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki keahlian tertentu yang melakukan pekerjaan Bebas namun mempekerjakan orang lain dalam kegiatan usahanya. ( Ilustrasi dalam PP ini mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pengajar les piano yang membuka usaha les piano sepertinya bertentangan dengan maksud PP ini- Redaksi). 
  4. Berdasarkan  UU, Wajib Pajak Badan berbentuk PT, CV, dan Firma  tetap harus menyelenggarakan pembukuan sejak awal pendirian usaha tanpa pengecualian, bahkan dengan atau tanpa adanya skema pajak ini. Karena itu, otoritas pajak seyogyanya mampu menjelaskan lebih tegas mengenai kewajiban pembukuan dalam skema perhitungan pajak ini.
  5. Bagi Wajib Pajak yang dalam suatu Tahun Pajak mengenakan tarif PPh Pasal 17/Angsuran PPh 25, maka tidak diperkenankan untuk memakai kembali PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018 sekalipun  pemakaian PPh Final belum melewati batas jangka waktu yang diperbolehkan.
  6. Khusus untuk  Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang tergolong pengusaha UMKM diperkenankan untuk menyelenggarakan pencatatan untuk menghitung pajak sesuai norma penghitungan penghasilan neto. Perbedaan pencatatan dengan pembukuan dapat dilihat di link ini : http://www.pajak.go.id/node/1824

   Menurut redaksi, pembukuan untuk tujuan perpajakan dapat kita artikan dalam 2 tujuan yaitu:

  1. Pembukuan untuk Perhitungan Pajak. Maksudnya adalah terkait dengan kewajiban PP 23 Tahun 2018 ini, maka Wajib Pajak diharapkan mampu rekapitulasi Peredaran Bruto setiap bulan untuk mengetahui jumlah PPh Final  yang harus disetorkan setiap masa pajak.
  2. Pembukuan untuk Pelaporan Pajak.  Maksudnya adalah terkait dengan kewajiban melaporkan SPT Tahunan, maka setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas) yang menjadi alat pertanggungjawaban bagi jumlah penghasilan terlapor (terutama Laba Ditahan) yang dilaporkan kepada otoritas pajak.

Disclaimer:

Ulasan ini dibuat semata pendapat perusahaan dan / atau pribadi dan tidak mewakili Direktorat Jenderal Pajak  Republik Indonesia ataupun instansi pemerintah lainnya. Saat ditulis, dianggap peraturan pajak tersebut belum berubah atau belum ada penjelasan lebih lanjut. Setiap pembaca bertanggung jawab sendiri atas keputusan yang dibuat hanya dengan mengandalkan informasi ini.  Untuk pertanyaan, konsultasi, dan tanggapan, silahkan email ke: Contact@hsiconsulting.co.id  

 

Author : Marwan Hertanto (Senior Director)