Jakarta,-Organization for Economic Cooperation Development (OECD) merilis laporan yang memuat langkah-langkah kebijakan pajak dan fiskal darurat yang diberlakukan oleh negara-negara di seluruh dunia sebagai respons terhadap pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Laporan tersebut juga membahas bagaimana pajak dan kebijakan fiskal dapat melindungi dampak dari kebijakan pengendalian dan pembatasan sosial berkelanjutan dan selanjutnya mendukung pemulihan

Jakarta,- Kondisi Pandemi Covid-19 di dunia belum juga berakhir. Hal itu menyebabkan keadaan ekonomi di beberapa negara mulai terdampak, salah satunya Indonesia. Pemerintah Indonesia  siap mengambil langkah – langkah jitu untuk dapat bertahan di tengah masa pandemi ini. Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang ” Insentif Pajak untuk

Jakarta,-Pemerintah telah menyampaikan secara resmi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang tambahan fasilitas pajak penghasilan (PPh) dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui keterangan persnya Nomor SP-24/2020 berjudul ‘’Gotong Royong Hadapi Covid-19, Masyarakat Bisa Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan’’. Wajib Pajak yang ikut bergotong royong membantu pemerintah melawan pandemi,

Jakarta, Beberapa perusahaan ada yang menyediakan makanan dan minuman bagi karyawannya, baik berupa penyediaan kantin karyawan, kupon makanan ataupun melalui penggantian sejumlah uang kepada karyawannya. Dalam istilah perpajakan, penyediaan makanan dan/ atau minuman ini dikenal dengan istilah natura atau kenikmatan, yang didasarkan kenyataan bahwa pemberian ini berbentuk barang non-tunai atau fasilitas untuk dinikmati. Dalam prinsip

    Jakarta – Adanya efek pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini, sangat memengaruhi roda perekonomian di Indonesia. Banyak perusahaan mengalami kerugian bahkan gulung tikar. Dampak tersebut menyebabkan penurunan penerimaan di bidang perpajakan yang diprediksi oleh Direktorat Jendral Pajak untuk tahun 2020 mencapai minus 8 – 9%. Penurunan ini merupakan yang terdalam sepanjang sejarah.

Any business may come to a point when the business comes to an end and   the decision to strike off the business  is inevitable. These could be some of the  reasons  for closing a PMA : There is a business failure due to market, management, financial issues, etc.  The business license has come to

Pertama, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)   First, the relaxation of the Article 21 Income Tax (PPh Pasal 21) Relaksasi diberikan melalui skema PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp200 juta (daripenghasilan tahunan) pada sektor industri pengolahan (termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE

Jakarta, 13 Maret 2020 Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi (link https://www.who.int).  Artinya, wabah penyakit ini telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Jumlah kasus di seluruh dunia mencapai angka 120.000 dan kematian telah melebihi 4.300. Kondisi tersebut mendesak pemerintah

The Indonesia government is finalizing the second volume stimulus policy package to reduce the impact of the Corona outbreak on the economy. The contents of the economic stimulus package consist of fiscal and non-fiscal incentives. The Coordinating Minister for the Economy Airlangga Hartarto said, one of the goals of the second stimulus package was to

Jakarta – Pemerintah segera merilis insentif pajak penghasilan (PPh) demi menjaga daya beli masyarakat di tengah gempuran virus corona (Covid-19). Keputusan itu masuk dalam stimulus fiskal jilid II. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, insentif yang terdiri dari insentif baru itu adalah pajak penghasilan 21 (PPh 21), PPh 22, dan PPh 25 bakal diluncurkan April 2020. “Mudah-mudahan April bisa ya