Jakarta,- Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan, Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance (QA) Pemeriksaan Pajak. Hak ini merupakan opsi/pilihan bagi Wajib Pajak, apabila terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dengan kata lain, pengajuan permohonan pembahasan dengan Tim

Jakarta,- Peraturan perpajakan di Indonesia menjelaskan, bahwa perusahaan dengan omset lebih dari Rp 4,8 miliar /tahun wajib mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, jika dikemudian hari Perusahaan mengalami penurunan omset di bawah Rp 4,8 miliar, Perusahaan dapat mengajukan pencabutan pengukuhan PKP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-02/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian

Jakarta,- Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Jakarta,-Organization for Economic Cooperation Development (OECD) merilis laporan yang memuat langkah-langkah kebijakan pajak dan fiskal darurat yang diberlakukan oleh negara-negara di seluruh dunia sebagai respons terhadap pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Laporan tersebut juga membahas bagaimana pajak dan kebijakan fiskal dapat melindungi dampak dari kebijakan pengendalian dan pembatasan sosial berkelanjutan dan selanjutnya mendukung pemulihan

Jakarta,- Kondisi Pandemi Covid-19 di dunia belum juga berakhir. Hal itu menyebabkan keadaan ekonomi di beberapa negara mulai terdampak, salah satunya Indonesia. Pemerintah Indonesia  siap mengambil langkah – langkah jitu untuk dapat bertahan di tengah masa pandemi ini. Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang ” Insentif Pajak untuk

Jakarta,-Pemerintah telah menyampaikan secara resmi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang tambahan fasilitas pajak penghasilan (PPh) dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui keterangan persnya Nomor SP-24/2020 berjudul ‘’Gotong Royong Hadapi Covid-19, Masyarakat Bisa Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan’’. Wajib Pajak yang ikut bergotong royong membantu pemerintah melawan pandemi,

Jakarta, Beberapa perusahaan ada yang menyediakan makanan dan minuman bagi karyawannya, baik berupa penyediaan kantin karyawan, kupon makanan ataupun melalui penggantian sejumlah uang kepada karyawannya. Dalam istilah perpajakan, penyediaan makanan dan/ atau minuman ini dikenal dengan istilah natura atau kenikmatan, yang didasarkan kenyataan bahwa pemberian ini berbentuk barang non-tunai atau fasilitas untuk dinikmati. Dalam prinsip

    Jakarta – Adanya efek pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini, sangat memengaruhi roda perekonomian di Indonesia. Banyak perusahaan mengalami kerugian bahkan gulung tikar. Dampak tersebut menyebabkan penurunan penerimaan di bidang perpajakan yang diprediksi oleh Direktorat Jendral Pajak untuk tahun 2020 mencapai minus 8 – 9%. Penurunan ini merupakan yang terdalam sepanjang sejarah.