FORMULIR PERMOHONAN WNI UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESI NOMOR 99/PMK.03/2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Copy

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESI NOMOR 99/PMK.03/2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

PEMERINTAH PERPANJANG INSENTIF PAJAK

Pengajuan Quality Assurance (QA) – Hak Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan Pajak

Jakarta,- Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan, Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance (QA) Pemeriksaan Pajak. Hak ini merupakan opsi/pilihan bagi Wajib Pajak, apabila terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dengan kata lain, pengajuan permohonan pembahasan dengan Tim

Prosedur Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Jakarta,- Peraturan perpajakan di Indonesia menjelaskan, bahwa perusahaan dengan omset lebih dari Rp 4,8 miliar /tahun wajib mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, jika dikemudian hari Perusahaan mengalami penurunan omset di bawah Rp 4,8 miliar, Perusahaan dapat mengajukan pencabutan pengukuhan PKP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-02/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian

MEMILIH MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PKP ATAU DIKENAKAN SECARA JABATAN

Jakarta,- Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

IMPLEMENTASI NASIONAL E-BUPOT 23/26

Reformasi DJP terus bergulir, tidak terhalang oleh Pandemi Covid-19, sesuai dengan KEP/PJ/269 tahun 2020 diwajibkan semua Wajib Pajak untuk melaporkan SPT masa PPh 23/26 menggunakan E-Bupot yang terintegrasi dengan DJP Online, sehingga  aplikasi E-SPT tidak dipergunakan kembali. Ikutilah kegiatan Webinar HSI Consulting dengan topik “Implementasi Nasional E-Bupot 23/26” yang akan dilaksanakan pada: Hari / Tanggal 
Tagged under:

OECD dan Kebijakan Pajak dalam Masa PSBB

Jakarta,-Organization for Economic Cooperation Development (OECD) merilis laporan yang memuat langkah-langkah kebijakan pajak dan fiskal darurat yang diberlakukan oleh negara-negara di seluruh dunia sebagai respons terhadap pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Laporan tersebut juga membahas bagaimana pajak dan kebijakan fiskal dapat melindungi dampak dari kebijakan pengendalian dan pembatasan sosial berkelanjutan dan selanjutnya mendukung pemulihan

Kabar Baik! Insentif Pajak Di Indonesia Diperpanjang

Jakarta,- Kondisi Pandemi Covid-19 di dunia belum juga berakhir. Hal itu menyebabkan keadaan ekonomi di beberapa negara mulai terdampak, salah satunya Indonesia. Pemerintah Indonesia  siap mengambil langkah – langkah jitu untuk dapat bertahan di tengah masa pandemi ini. Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang ” Insentif Pajak untuk