Kemudahan membayar pajak bagi usaha kecil menengah (UKM/UMKM) semakin diperbaiki namun lebih difokuskan untuk kalangan terbatas yang membutuhkannya. Setelah diviralkan oleh Presiden Jokowi sendiri sejak beberapa bulan sebelumnya, akhirnya tarif pajak PPh final sesuai PP 46 Tahun 2013 lalu diturunkan menjadi  0.5 %. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah no 23 Tahun 2018, Pengenaan PPh Final bagi

Jakarta – Bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, aturan insentif pajak telak direvisi oleh pemerintah. Revisi ini memberikan kepastian bagi para investor di 17 sektor industri dalam mendapatkan insentif pajak berupa tax holiday. Dalam revisi tersebut, terdapat sejumlah perbedaan antara aturan yang lama dengan aturan yang baru. Ujar Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan. Pertama,

  Jakarta – Pemerintah terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan dan mendorong dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business), yakni dengan cara Percepatan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dengan kebijakan percepatan restitusi dilakukan akan memperluas kriteria wajib pajak yang memiliki hak ataupun berhak mendapatkan pengembalian pajak. Direktur Jendral (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan

JAKARTA – Terkait dengan tax holiday, PMK baru akan terbit dalam waktu kedepan. Dengan begitu, perusahaan penerima insentif tersebut bersiap dapat dibebaskan pajak penghasilan (PPh) sebesar 100%. Pemerintah mengaku tidak khawatir akan kehilangan penerimaan pajak karena beleid ini. Menurut Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu), setelah investasi berjalan maka tambahan pajak dapat diperoleh. Dalam hal

Untuk meningkatkan kinerja terkait pajak, Kementrian Keuangan menyiapkan tiga kebijakan baru. Kebijakan baru ini diterapkan untuk meningkatkan wajib pajak serta kemudahan berusaha dan upaya untuk menggairahkan perekonomian nasional. Tiga kebijakan yang diterapkan ialah percepatan restitusi, pemeriksaan bersama atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta pembebasan PPN bagi perwakilan asing. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu)

Kebijakan baru terakit pemberlakukan kewajiban mencantumkan NIK (Nomor Induk Penduduk) dalam faktur pajak (e-faktur) bagi pembeli orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP ditunda. Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Nomor PER-31/PJ/2107 terkait pencantuman NIK seharusnya diberlakukan mulai 1 April 2017. Penundaan yang terjadi dikarenakan mempertimbangkan perlunya untuk mempersiapkan infrastruktur dan memperharikan kesiapan atas Pengusaha

Jakarta, – Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Kerap menyulitkan sebagian besar wajib pajak. Terlebih banyaknya klasifikasi kode harta yang harus dicantumkan oleh wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan PPh OP. Untuk memahami lebih terperinci, tim DDTCNews menjabarkan 6 kategori pengklasifikasian kode harta tersebut. Masing – masing kategori memiliki beberapa jenis dan