CERITA SUKSES – KASUS SENGKETA PAJAK BIAYA JASA PRODUKSI, TANTIEM DAN CSR

Resume Putusan Pengadilan Pajak ini merangkum sengketa pajak antara klien dan Otoritas Pajak perihal pembebanan biaya jasa produksi, tantiem dan Corporate Social Responsibility (CSR). Klien mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak yang diwakili oleh Kuasa Hukum  dari PT HSI Consulting dan berakhir dengan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak No.PUT-009755.15/2020/PP/M.IIB Tahun 2021, diputuskan pada tanggal 12

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .72 TAHUN 2923~ MENIMBANG MENGINGAT TENTANG PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ ATAU KENIKMATAN

KETENTUAN PAJAK NATURA dan KENIKMATAN  sesuai  PMK 66/2023

KETENTUAN PAJAK NATURA dan KENIKMATAN  sesuai  PMK 66/2023 Jakarta, 24 Agustus 2023,- Pemerintah baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan, yang terbit di 27 Juni 2023 dan mulai

Pajak Penghasilan atas Pemberian Natura & Kenikmatan sesuai PMK 66: Strategi dan Penghitungan Terbaru Pada Pajak Karyawan

PMK 66/2023 berdampak besar dalam pengelolaan pajak perusahaan, Natura / Kenikmatan selain yang dikecualikan dalam PMK 66/2023 merupakan Objek PPh pasal 21. Dengan berlakunya PMK ini karyawan dan HRD perlu melakukan mapping Objek Pajak PPh pasal 21, sehingga perusahaan dapat menghitung PPh pasal 21 secara tepat sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Perusahan juga perlu
Tagged under:

Individual Tax For Expat in Indonesia Part 3

Individual Tax For Expat in Indonesia Part 2

Individual Tax For Expat in Indonesia Part 1

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 44 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

 

Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty jilid 2)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan begitu, program pengampunan pajak atau tax amnesty yang kini berubah nama menjadi pengungkapan sukarela wajib pajak akan dimulai pada 1 Januari 2022.Lalu, bagaimana tata laksana Tax Amnesty Jilid II ini, siapa saja yang bisa mengikuti, dan apa saja syarat yang harus
Tagged under: