PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
Tuesday, 10 October 2023
- Published in ARTICLES, REGULATIONS
MEMAHAMI UPAYA HUKUM PAJAK “PENGAJUAN KEBERATAN”
Friday, 29 September 2023
Upaya hukum biasanya dilatarbelakangi adanya sengketa, karena upaya hukum adalah sarana untuk mencari keadilan di dalam penyelesaian sengketa. Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya sengketa pajak
- Published in ARTICLES
CERITA SUKSES – KASUS SENGKETA PAJAK BIAYA JASA PRODUKSI, TANTIEM DAN CSR
Friday, 08 September 2023
Resume Putusan Pengadilan Pajak ini merangkum sengketa pajak antara klien dan Otoritas Pajak perihal pembebanan biaya jasa produksi, tantiem dan Corporate Social Responsibility (CSR). Klien mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak yang diwakili oleh Kuasa Hukum dari PT HSI Consulting dan berakhir dengan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak No.PUT-009755.15/2020/PP/M.IIB Tahun 2021, diputuskan pada tanggal 12
- Published in ARTICLES
KETENTUAN PAJAK NATURA dan KENIKMATAN sesuai PMK 66/2023
Thursday, 24 August 2023
KETENTUAN PAJAK NATURA dan KENIKMATAN sesuai PMK 66/2023 Jakarta, 24 Agustus 2023,- Pemerintah baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan, yang terbit di 27 Juni 2023 dan mulai
- Published in ARTICLES
Pajak Penghasilan atas Pemberian Natura & Kenikmatan sesuai PMK 66: Strategi dan Penghitungan Terbaru Pada Pajak Karyawan
Friday, 04 August 2023
PMK 66/2023 berdampak besar dalam pengelolaan pajak perusahaan, Natura / Kenikmatan selain yang dikecualikan dalam PMK 66/2023 merupakan Objek PPh pasal 21. Dengan berlakunya PMK ini karyawan dan HRD perlu melakukan mapping Objek Pajak PPh pasal 21, sehingga perusahaan dapat menghitung PPh pasal 21 secara tepat sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Perusahan juga perlu
- Published in EVENTS
