LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESI NOMOR 99/PMK.03/2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

PEMERINTAH PERPANJANG INSENTIF PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-237 /PJ/2020 TENT ANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN INSTANSI PEMERINTAH DESA SECARA JABATAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 09/PJ/2020 TENT ANG BENTUK, ISi, DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 /PMK.03/2020 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

INSENTIF PAJAK TERKAIT CORONA (COVID – 19)

IMPLEMENTASI PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM PENGHITUNGAN PPH PASAL 29 DAN ANGSURAN PPH PASAL 25

PETUNJUK PEMANFAATAN DTP PPH 21 & 25 PMK.23

PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 23/PMK.03/2020 TENTANG INTENSIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)