Peraturan Dirjen Pajak Nomor KEP-209/PJ/2018 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi NTB

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-17/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah

PMK 213 Wajib Pajak

PMK-213/PMK.03/2016

  PMK-213/PMK.03/2016 adalah jenis dokumen tambahan dimana wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak tertentu (hubungan istimewa). Hubungan istimewa diatur dalam Pasa 18 ayat (4) UU PPh atau Pasal 2 ayat (2) UU PPN. Dalam hal ini terdapat dokumen penentuan harga transfer (TP Doc) yang mana diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai

Peraturan Dirjen Pajak No. KEP-178/PJ/2018 Tentang Penetapan Pemotong PPH Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan

Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang di Terima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

tax audit and planning

Tax Audit

  As we know the tax system is not easy to understand, but it is possible in understanding the local tax system. For all types of audits, you should know exactly how to fix it well. There are some possible ways in concluding an audit. An audit can conclude without making any changes. You can

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2018 TENTANG PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENCANTUMAN IDENTITAS PEMBELI

laporan - konsultan pajak

3 Hal Yang Harus Diperhatikan Pada Saat Periksa Laporan Pajak

Berbicara pajak indonesia (Indonesia Tax) pasti akan terkait dengan prosedur yang cukup rumit, walaupun sebenarnya bila kita memperhatikan hal yang terkait pajak dengan baik akan lebih mudah. Maka dari itu, sekarang sudah ada Konsultan Pajak Indonesia (Indonesia Tax Consultant) yang akan membantu dalam urusan pajak ataupun periksa laporan pajak. Untuk itu, berikut ada 3 (tiga)

Pajak UMKM 2018, Tarif Turun, Lebih menarik?

Edisi : 1 Juli 2018 N0. 1/2018 Kemudahan membayar pajak bagi usaha kecil menengah (UKM/UMKM) semakin diperbaiki namun lebih difokuskan untuk kalangan terbatas yang membutuhkannya. Setelah diviralkan oleh Presiden Jokowi sendiri sejak beberapa bulan sebelumnya, akhirnya tarif pajak PPh final sesuai PP 46 Tahun 2013 lalu diturunkan menjadi  0.5 %. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah no

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan