Pelemahan Rupiah Terhadap USD dan Implikasi Perpajakannya bagi Pemain Barang Impor

Jika PPh saya menjadi lebih bayar di akhir tahun, apakah Pengembalian Pajak boleh di restitusi/dikembalikan? Perlu diperhatikan bahwa status lebih bayar muncul dikarenakan dua hal yakni: jumlah PPh yang telah dipotong oleh pihak lain lebih besar dari PPh terutang tahunan; jumlah angsuran PPh 25 lebih besar dari PPh terutang tahunan. Atas kondisi ini Wajib Pajak

Pelemahan Rupiah Terhadap USD dan Implikasi Perpajakannya bagi Pemain Barang Impor

Tren pergerakan kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap Rupiah Indonesia terus menunjukkan kecenderungan meningkat yang cukup material. Perubahan nilai tukar terjadi dimulai dari Rp. 14.700 yang diperparah saat memasuki awal Mei 2024, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rp 16,000. Meskipun fenomena ini sempat dirasakan pada beberapa waktu di bulan April 2024,

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN

Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia akan pindah dari provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota baru tersebut direncanakan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung fungsi administratif, sosial, dan ekonomi. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota yang saat ini sangat padat.Pembangunan IKN selain bertujuan

PAJAK KARBON

Saat terutang pajak karbon Terutangnya pajak karbon ditentukan : Pada saat pembelian barang yang mengandung karbon; Pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu; atau Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pemberlakuan Pajak Karbon  Pengenaan pajak karbon dilaksanakan sebagai berikut: Tahun 2021, dilakukan pengembangan mekanisme perdagangan

PAJAK KARBON

Mengenal Pajak Karbon Perubahan Iklim yang terus dihada pi dunia saat ini, membuat Indonesia menjadi sangat rentan terhadap perubahan iklim. Salah satu yang menyebabkan perubahan iklim  adalah emisi karbon, emisi karbon merupakan proses pelepasan karbon ke lapisan atmosfer bumi. Dalam mengatasi perubahan iklim tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui Paris Agreement yang ditandatangani oleh 195 negara
Tagged under: ,

Mengenal Pemberian Fasilitas Pajak di Bidang Properti

  Fasilitas pajak di bidang properti dapat menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi di sektor properti dan mewujudkan program pemerintah dalam rangka mewujudkan perumahan yang terjangkau, meningkatkan daya beli masyarakat serta mencapai tujuan-tujuan lainnya. Fasilitas ini dapat berupa pembebasan pajak tertentu atau pengurangan tarif pajak untuk pemilik properti atau pengembang. Adapun beberapa bentuk
Tagged under:

PMK NOMOR 172 TAHUN 2023

  Pemerintah telah menerbitkan peraturan pajak terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK No 172 Tahun 2023) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. PMK No 172 Tahun 2023 berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 29 Desember 2023. Penerbitan aturan ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan
Tagged under: ,

TRANSFER PRICING DOCUMENT (TP DOC) SESUAI PMK-172 TAHUN 2023

Pemerintah resmi menerbitkan peraturan baru mengenai Transfer Pricing yakni mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm’s length principle (ALP) dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa.  Peraturan baru tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. Peraturan baru ini mencabut 3 (tiga) Peraturan sebelumnya yaitu; PMK 213/2016 tentang TP Doc PMK 49/2019 tentang MAP

TIPS-TIPS bagi Penyiapan SPT Tahunan 2023 & Manajemen Perpajakan Tahun 2024

Jangan Lapor SPT sebelum ikut seminar ini!Tahun  2023 sudah berlalu dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan 2023 sudah di depan mata, baik SPT Pribadi maupun SPT Badan. Lalu hal-hal apa saja yang perlu diketahui dan diperhatikan Wajib Pajak di tahun 2023 dan apa bedanya dengan SPT tahun-tahun sebelumnya? Seminar ini juga akan membahas tentang perlunya manajemen

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 172 Tahun 2023 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa