Jakarta,- DIREKTORAT Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menonaktifkan (suspend) sertifikat elektronik dari 1.049 wajib pajak (WP) yang terindikasi sebagai penerbit faktur pajak (FP) tidak sah. Penetapan status itu merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Pajak No PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak tidak Sah oleh Wajib Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jakarta,- PEMERINTAH sudah lama memberikan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday. Namun seiring berjalannya waktu, investor semakin kurang tertarik dengan fasilitas keringanan pajak yang ditawarkan pemerintah. Menyikapi persoalan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengkaji dan mencermati kembali kekurangan dari instrumen fasilitas keringanan pajak tersebut. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus

Jakarta,- Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pedagang eceran tidak dikenakan aturan soal faktur elektronik atau e-faktur. Aturan ini hanya dikenakan bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang pembeli barangnya bukan customer akhir seperti yang dilakukan pedagang eceran. “Kalau pedagang eceran enggak perlu membuat e-faktur, faktur biasa saja, jadi bisa tanpa melalui

JAKARTA – Awal tahun depan masyarakat yang biasa membeli produk dalam bentuk digital harus bersiap-siap merogoh kocek lebih dalam. Pemerintah akan mengenakan bea masuk bagi barang tak berwujud atau intangible goods yang dibeli dari luar negeri. Terkait rencana tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah menggodok aturan penerapan bea masuk barang tak berwujud seperti software, ebook, film, hingga musik yang

LONDON, KOMPAS.com – Uni Eropa menerbitkan daftar hitam berisi 17 negara yang dinyatakan sebagai  surga pajak (tax havens). Pihak Uni Eropa menyebut negara-negara tersebut tidak kooperatif terkait urusan perpajakan. Mereka melakukan praktik pajak yang tak adil atau tidak membagikan informasi keuangan penting dengan Uni Eropa. Mengutip CNN Money, Senin (11/12/2017), Uni Eropa pun menyatakan negara-negara