tes

  • Published in KUP

KUP

tes kategori

FORMULIR PERMOHONAN WNI UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESI NOMOR 99/PMK.03/2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Copy

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESI NOMOR 99/PMK.03/2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

PEMERINTAH PERPANJANG INSENTIF PAJAK

Pengajuan Quality Assurance (QA) – Hak Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan Pajak

Jakarta,- Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan, Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance (QA) Pemeriksaan Pajak. Hak ini merupakan opsi/pilihan bagi Wajib Pajak, apabila terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dengan kata lain, pengajuan permohonan pembahasan dengan Tim

Prosedur Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Jakarta,- Peraturan perpajakan di Indonesia menjelaskan, bahwa perusahaan dengan omset lebih dari Rp 4,8 miliar /tahun wajib mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, jika dikemudian hari Perusahaan mengalami penurunan omset di bawah Rp 4,8 miliar, Perusahaan dapat mengajukan pencabutan pengukuhan PKP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-02/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN UU NO. 7 TAHUN 2021 7 TAX AMNESTY JILID 2

  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan begitu, program pengampunan pajak atau tax amnesty yang kini berubah nama menjadi pengungkapan sukarela wajib pajak akan dimulai pada 1 Januari 2022.Lalu, bagaimana tata laksana Tax Amnesty Jilid II ini, siapa saja yang bisa mengikuti, dan apa saja syarat yang
Tagged under:

OECD dan Kebijakan Pajak dalam Masa PSBB

Jakarta,-Organization for Economic Cooperation Development (OECD) merilis laporan yang memuat langkah-langkah kebijakan pajak dan fiskal darurat yang diberlakukan oleh negara-negara di seluruh dunia sebagai respons terhadap pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Laporan tersebut juga membahas bagaimana pajak dan kebijakan fiskal dapat melindungi dampak dari kebijakan pengendalian dan pembatasan sosial berkelanjutan dan selanjutnya mendukung pemulihan