LONDON, KOMPAS.com – Uni Eropa menerbitkan daftar hitam berisi 17 negara yang dinyatakan sebagai  surga pajak (tax havens). Pihak Uni Eropa menyebut negara-negara tersebut tidak kooperatif terkait urusan perpajakan. Mereka melakukan praktik pajak yang tak adil atau tidak membagikan informasi keuangan penting dengan Uni Eropa. Mengutip CNN Money, Senin (11/12/2017), Uni Eropa pun menyatakan negara-negara

  Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memiliki data dengan skala besar dan valid dari otoritas pajak seluruh negara saat implementasi pertukaran data secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) per September 2018. Saat ini, DJP sudah mengelola 10,5 miliar data dalam sistem informasinya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) DJP, Hestu

  Jakarta – Belum lama ini dunia dihebohkan dokumen Paradise Papers yang memuat nama politikus, pejabat maupun pengusaha yang diduga melakukan skandal pengemplangan pajak. Menindaklajuti data tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menelusuri nama-nama terkait Wajib Pajak (WP) yang diduga berinvestasi di luar negeri atau dikenal “suaka pajak” (tax havens). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

  Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan secara langsung dapat mengintip atau mengetahui kegiatan belanja atau transaksi keuangan seluruh orang RI di luar negeri. Hal itu terbukti dengan beberapa waktu lalu beredar surat dari Ditjen Pajak melalui nomor SP2DK-143/WP.01/KP.06/2017 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang belanja barang dengan nilai ratusan juta di Belanda.

  Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberikan batas waktu selama satu bulan kepada seluruh harta milik wajib pajak (WP) yang tengah dihitung oleh tim penilai independen atau tim otoritas pajak nasional. Hal tersebut dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 yang merupakan revisi atas PMK Nomor 118 Tahun

Jakarta – Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Keuangan, memberikan kesempatan kedua bagi para wajib pajak (WP), baik yang sudah mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty maupun yang tidak, untuk segera mengungkapkan harta yang selama ini belum terlapor dalam SPT. Kesempatan kedua tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yang

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pelayanan perpajakan khususnya dalam hal kemudahan pendaftaran Wajib Pajak Badan, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui notaris. Program ini di resmikan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peluncuruan program ditandai dengan  penandatanganan  Perjanjian kerjasama antara Ditjen Pajak dengan pengurus pusat ikatan notaris Indonesia. “Dalam