Dari Paradise Papers, Ditjen Pajak Temukan 96 WP

  Jakarta – Belum lama ini dunia dihebohkan dokumen Paradise Papers yang memuat nama politikus, pejabat maupun pengusaha yang diduga melakukan skandal pengemplangan pajak. Menindaklajuti data tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menelusuri nama-nama terkait Wajib Pajak (WP) yang diduga berinvestasi di luar negeri atau dikenal “suaka pajak” (tax havens). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Pajak Intip Belanja Orang RI di Luar Negeri

  Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan secara langsung dapat mengintip atau mengetahui kegiatan belanja atau transaksi keuangan seluruh orang RI di luar negeri. Hal itu terbukti dengan beberapa waktu lalu beredar surat dari Ditjen Pajak melalui nomor SP2DK-143/WP.01/KP.06/2017 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang belanja barang dengan nilai ratusan juta di Belanda.

Penjelasan DJP Tentang Tax Amnesty Jilid II dan Sanksi 200%

  Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberikan batas waktu selama satu bulan kepada seluruh harta milik wajib pajak (WP) yang tengah dihitung oleh tim penilai independen atau tim otoritas pajak nasional. Hal tersebut dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 yang merupakan revisi atas PMK Nomor 118 Tahun

PEMERINTAH JOKOWI BERI AMPUNAN LAGI PADA WAJIB PAJAK

Jakarta – Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Keuangan, memberikan kesempatan kedua bagi para wajib pajak (WP), baik yang sudah mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty maupun yang tidak, untuk segera mengungkapkan harta yang selama ini belum terlapor dalam SPT. Kesempatan kedua tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yang

Wajib Pajak Badan Langsung Dapat NPWP Saat Daftar Perusahaan

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pelayanan perpajakan khususnya dalam hal kemudahan pendaftaran Wajib Pajak Badan, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui notaris. Program ini di resmikan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peluncuruan program ditandai dengan  penandatanganan  Perjanjian kerjasama antara Ditjen Pajak dengan pengurus pusat ikatan notaris Indonesia. “Dalam
How to Save PPh21 Cost for Highly Paid Employees

How to Save PPh21 Cost for highly Paid employees

Bagi HRD Manager dan Bussines Owners, PPh 21 bagi pegawai tingkat senior (CEO, Executives, senior manager) adalah unsur yang tidak dapat diutak-atik, karena peraturan pajak sudah baku. Namun dalam tarif pajak PPh 21 orang pribadi yang mencapai tarif 30% lebih untuk penghasilan bersih di atas Rp. 500 juta per tahun, biaya pajak secara agregat dapat
Tagged under:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-87/PJ/2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN Copy

Ini Alasan Bea Cukai Terapkan Pajak Barang Mahal dari Luar Negeri

TANGERANG, KOMPAS.com – Dalam video yang beredar beberapa waktu lalu, seorang penumpang mengeluhkan bea masuk yang cukup tinggi untuk barang bawaannya dari luar negeri. Sejumlah warganet yang menyaksikan video tersebut juga mempertanyakan nilai pajak untuk tiap barang mahal yang dianggap terlampau tinggi. Menurut Kepala Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Erwin Situmorang, ketentuan itu tertera

Regulasi Turunan Tax Amnesty Diharapkan Tidak Menyurutkan Kepatuhan Pajak

mediaindonesia.com – REGULASI khusus sebagai tindak lanjut kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) baru saja diterbitkan. Payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 digadang-gadang wujud keadilan bagi peserta program tax amnesty yang berakhir Maret lalu. Meski memahami perpajakan merupakan aspek krusial yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pelaku usaha memandang