Jakarta,- PEMERINTAH sudah lama memberikan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday. Namun seiring berjalannya waktu, investor semakin kurang tertarik dengan fasilitas keringanan pajak yang ditawarkan pemerintah. Menyikapi persoalan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengkaji dan mencermati kembali kekurangan dari instrumen fasilitas keringanan pajak tersebut. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus

Jakarta,- Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pedagang eceran tidak dikenakan aturan soal faktur elektronik atau e-faktur. Aturan ini hanya dikenakan bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang pembeli barangnya bukan customer akhir seperti yang dilakukan pedagang eceran. “Kalau pedagang eceran enggak perlu membuat e-faktur, faktur biasa saja, jadi bisa tanpa melalui

JAKARTA – Awal tahun depan masyarakat yang biasa membeli produk dalam bentuk digital harus bersiap-siap merogoh kocek lebih dalam. Pemerintah akan mengenakan bea masuk bagi barang tak berwujud atau intangible goods yang dibeli dari luar negeri. Terkait rencana tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah menggodok aturan penerapan bea masuk barang tak berwujud seperti software, ebook, film, hingga musik yang

LONDON, KOMPAS.com – Uni Eropa menerbitkan daftar hitam berisi 17 negara yang dinyatakan sebagai  surga pajak (tax havens). Pihak Uni Eropa menyebut negara-negara tersebut tidak kooperatif terkait urusan perpajakan. Mereka melakukan praktik pajak yang tak adil atau tidak membagikan informasi keuangan penting dengan Uni Eropa. Mengutip CNN Money, Senin (11/12/2017), Uni Eropa pun menyatakan negara-negara

  Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memiliki data dengan skala besar dan valid dari otoritas pajak seluruh negara saat implementasi pertukaran data secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) per September 2018. Saat ini, DJP sudah mengelola 10,5 miliar data dalam sistem informasinya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) DJP, Hestu

  Jakarta – Belum lama ini dunia dihebohkan dokumen Paradise Papers yang memuat nama politikus, pejabat maupun pengusaha yang diduga melakukan skandal pengemplangan pajak. Menindaklajuti data tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menelusuri nama-nama terkait Wajib Pajak (WP) yang diduga berinvestasi di luar negeri atau dikenal “suaka pajak” (tax havens). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

  Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan secara langsung dapat mengintip atau mengetahui kegiatan belanja atau transaksi keuangan seluruh orang RI di luar negeri. Hal itu terbukti dengan beberapa waktu lalu beredar surat dari Ditjen Pajak melalui nomor SP2DK-143/WP.01/KP.06/2017 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang belanja barang dengan nilai ratusan juta di Belanda.

  Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberikan batas waktu selama satu bulan kepada seluruh harta milik wajib pajak (WP) yang tengah dihitung oleh tim penilai independen atau tim otoritas pajak nasional. Hal tersebut dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 yang merupakan revisi atas PMK Nomor 118 Tahun

Jakarta – Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Keuangan, memberikan kesempatan kedua bagi para wajib pajak (WP), baik yang sudah mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty maupun yang tidak, untuk segera mengungkapkan harta yang selama ini belum terlapor dalam SPT. Kesempatan kedua tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yang