Jakarta, – Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Kerap menyulitkan sebagian besar wajib pajak. Terlebih banyaknya klasifikasi kode harta yang harus dicantumkan oleh wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan PPh OP. Untuk memahami lebih terperinci, tim DDTCNews menjabarkan 6 kategori pengklasifikasian kode harta tersebut. Masing – masing kategori memiliki beberapa jenis dan

Bagi wajib wajak yang telah ikut program Tax Amnesty, ada 2 kewajiban tambahan yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari keikut sertaan  dari program tersebut : Harta Repatriasi, yaitu realisasi  pengalihan dan investasi harta kewilayah NKRI Harta Deklarasi Dalam negeri, yaitu penempatan harta tambahan yang berada di NKRI informasi lebih lanjut mengenai Laporan Pasca Amnesti Pajak,

JAKARTA – Ditjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) menyampaikan imbauan terkait dengan periode pelaporan SPT Pajak Penghasilan. Ditjen Pajak mengingatkan bagi pemberi kerja agar melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, mengisi, dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Masa PPh Pasal 21/26 Desember 2017 termasuk didalamya formulir 1721-I secara benar dan tepat waktu. Bukti pemotongan 1721 A1/A2 adalah dasar

Jakarta,- DIREKTORAT Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menonaktifkan (suspend) sertifikat elektronik dari 1.049 wajib pajak (WP) yang terindikasi sebagai penerbit faktur pajak (FP) tidak sah. Penetapan status itu merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Pajak No PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak tidak Sah oleh Wajib Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas