LAPORAN PASCA AMNESTI PAJAK

Bagi wajib wajak yang telah ikut program Tax Amnesty, ada 2 kewajiban tambahan yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari keikut sertaan  dari program tersebut : Harta Repatriasi, yaitu realisasi  pengalihan dan investasi harta kewilayah NKRI Harta Deklarasi Dalam negeri, yaitu penempatan harta tambahan yang berada di NKRI informasi lebih lanjut mengenai Laporan Pasca Amnesti Pajak,

Periode Pelaporan SPT Tahunan Mendekat, Ditjen Pajak Beri Imbauan

JAKARTA – Ditjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) menyampaikan imbauan terkait dengan periode pelaporan SPT Pajak Penghasilan. Ditjen Pajak mengingatkan bagi pemberi kerja agar melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, mengisi, dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Masa PPh Pasal 21/26 Desember 2017 termasuk didalamya formulir 1721-I secara benar dan tepat waktu. Bukti pemotongan 1721 A1/A2 adalah dasar

1.049 Sertifikat Elektronik Wajib Pajak Dinonaktifkan

Jakarta,- DIREKTORAT Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menonaktifkan (suspend) sertifikat elektronik dari 1.049 wajib pajak (WP) yang terindikasi sebagai penerbit faktur pajak (FP) tidak sah. Penetapan status itu merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Pajak No PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak tidak Sah oleh Wajib Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE

PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 29/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PER NEGARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 28/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

 

Prosedur Insentif Pajak Harus Dipermudah

Jakarta,- PEMERINTAH sudah lama memberikan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday. Namun seiring berjalannya waktu, investor semakin kurang tertarik dengan fasilitas keringanan pajak yang ditawarkan pemerintah. Menyikapi persoalan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengkaji dan mencermati kembali kekurangan dari instrumen fasilitas keringanan pajak tersebut. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus

DJP: Pedagang Eceran Tidak Perlu Buat E-Faktur Pajak

Jakarta,- Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pedagang eceran tidak dikenakan aturan soal faktur elektronik atau e-faktur. Aturan ini hanya dikenakan bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang pembeli barangnya bukan customer akhir seperti yang dilakukan pedagang eceran. “Kalau pedagang eceran enggak perlu membuat e-faktur, faktur biasa saja, jadi bisa tanpa melalui

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-16/PJ/2014 Tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik