PAJAK KARBON

Saat terutang pajak karbon Terutangnya pajak karbon ditentukan : Pada saat pembelian barang yang mengandung karbon; Pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu; atau Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pemberlakuan Pajak Karbon  Pengenaan pajak karbon dilaksanakan sebagai berikut: Tahun 2021, dilakukan pengembangan mekanisme perdagangan

PAJAK KARBON

Mengenal Pajak Karbon Perubahan Iklim yang terus dihada pi dunia saat ini, membuat Indonesia menjadi sangat rentan terhadap perubahan iklim. Salah satu yang menyebabkan perubahan iklim  adalah emisi karbon, emisi karbon merupakan proses pelepasan karbon ke lapisan atmosfer bumi. Dalam mengatasi perubahan iklim tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui Paris Agreement yang ditandatangani oleh 195 negara
Tagged under: ,

Mengenal Pemberian Fasilitas Pajak di Bidang Properti

  Fasilitas pajak di bidang properti dapat menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi di sektor properti dan mewujudkan program pemerintah dalam rangka mewujudkan perumahan yang terjangkau, meningkatkan daya beli masyarakat serta mencapai tujuan-tujuan lainnya. Fasilitas ini dapat berupa pembebasan pajak tertentu atau pengurangan tarif pajak untuk pemilik properti atau pengembang. Adapun beberapa bentuk
Tagged under:

PMK NOMOR 172 TAHUN 2023

  Pemerintah telah menerbitkan peraturan pajak terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK No 172 Tahun 2023) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. PMK No 172 Tahun 2023 berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 29 Desember 2023. Penerbitan aturan ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan
Tagged under: ,

TRANSFER PRICING DOCUMENT (TP DOC) SESUAI PMK-172 TAHUN 2023

Pemerintah resmi menerbitkan peraturan baru mengenai Transfer Pricing yakni mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm’s length principle (ALP) dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa.  Peraturan baru tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. Peraturan baru ini mencabut 3 (tiga) Peraturan sebelumnya yaitu; PMK 213/2016 tentang TP Doc PMK 49/2019 tentang MAP

TIPS-TIPS bagi Penyiapan SPT Tahunan 2023 & Manajemen Perpajakan Tahun 2024

Jangan Lapor SPT sebelum ikut seminar ini!Tahun  2023 sudah berlalu dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan 2023 sudah di depan mata, baik SPT Pribadi maupun SPT Badan. Lalu hal-hal apa saja yang perlu diketahui dan diperhatikan Wajib Pajak di tahun 2023 dan apa bedanya dengan SPT tahun-tahun sebelumnya? Seminar ini juga akan membahas tentang perlunya manajemen

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 172 Tahun 2023 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

PT HSI Consulting Raih Penghargaan dari Hukumonline Sebagai Mitra Klinik Terbaik Kategori Konsultan Pajak

Pada tanggal 10 November 2023 Klinik Hukumonline telah memberikan penghargaan untuk Mitra Klinik yaitu Legal Clinic Awards 2023 dengan tema Pahlawan Literasi Hukum: Semakin Melek Hukum Bersama Mitra Klinik Hukumonline. Awards ini merupakan apresiasi kepada Mitra Klinik Hukumonline yang telah berjasa dan berdedikasi bagi para pembacanya untuk menjadi lebih mengetahui hukum, yang secara tidak langsung

Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty jilid 2) Copy

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan begitu, program pengampunan pajak atau tax amnesty yang kini berubah nama menjadi pengungkapan sukarela wajib pajak akan dimulai pada 1 Januari 2022.Lalu, bagaimana tata laksana Tax Amnesty Jilid II ini, siapa saja yang bisa mengikuti, dan apa saja syarat yang harus
Tagged under: