PAJAK MASUKAN TIDAK DILAPOR LAWAN TRANSAKSI, APAKAH BISA DIKREDITKAN?

Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Pajak Masukan yang tidak dilapor oleh lawan transaksi (penjual), apakah masih bisa dikreditkan? Faktur Pajak merupakan salah satu dokumen yang sangat penting di dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak. Agar Faktur Pajak dapat berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengkreditan Pajak

SURVEY KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2022

   Kami ingin berbagi hasil survey internal PT HSI Consulting atas tingkat kepuasan terbaru dari klien kami yang dilaksanakan pada tahun 2022, terkait dengan layanan konsultan pajak yang telah diberikan. Hasil survei ini mencerminkan komitmen kami untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan terus meningkatkan pengalaman klien kami. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami sangat senang

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

 

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

 

MEMAHAMI UPAYA HUKUM PAJAK “PENGAJUAN KEBERATAN”

Upaya hukum biasanya dilatarbelakangi adanya sengketa, karena upaya hukum adalah sarana untuk mencari keadilan di dalam penyelesaian sengketa. Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya sengketa pajak
Tagged under: , , , , , , , , , ,

CERITA SUKSES – KASUS SENGKETA PAJAK BIAYA JASA PRODUKSI, TANTIEM DAN CSR

Resume Putusan Pengadilan Pajak ini merangkum sengketa pajak antara klien dan Otoritas Pajak perihal pembebanan biaya jasa produksi, tantiem dan Corporate Social Responsibility (CSR). Klien mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak yang diwakili oleh Kuasa Hukum  dari PT HSI Consulting dan berakhir dengan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak No.PUT-009755.15/2020/PP/M.IIB Tahun 2021, diputuskan pada tanggal 12

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .72 TAHUN 2923~ MENIMBANG MENGINGAT TENTANG PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ ATAU KENIKMATAN

KETENTUAN PAJAK NATURA dan KENIKMATAN  sesuai  PMK 66/2023

KETENTUAN PAJAK NATURA dan KENIKMATAN  sesuai  PMK 66/2023 Jakarta, 24 Agustus 2023,- Pemerintah baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan, yang terbit di 27 Juni 2023 dan mulai