Pendahuluan Transaksi antar perusahaan terafiliasi terus menjadi perhatian bagi otoritas pajak, baik internasional maupun otoritas pajak dalam negeri. Pergeseran laba (profit shifting) sering kali menjadi issue yang diyakini mendasari perusahaan terafiliasi melakukan transaksi satu sama lain. Salah satu kategori transaksi yang kerap dipertanyakan adalah jasa antar grup (selanjutnya disebut dengan intra group services) – yakni

A.   Pemain Marketplace sebagai Objek Pemungut Pajak Menteri Keuangan pada tanggal 14 Juli 2025 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 37 tahun 2025 yang mengatur tentang pengenaan pajak pada transaksi perdagangan di platform digital (PMSE = Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) melalui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang akan dipungut oleh Penyelenggara Platform seperti

Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain. Dalam transaksi afiliasi, penentuan harga menjadi titik krusial penentuan harga transfer (transfer pricing) yang harus memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) yaitu prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana transaksi independen.

Jika PPh saya menjadi lebih bayar di akhir tahun, apakah Pengembalian Pajak boleh di restitusi/dikembalikan? Perlu diperhatikan bahwa status lebih bayar muncul dikarenakan dua hal yakni: jumlah PPh yang telah dipotong oleh pihak lain lebih besar dari PPh terutang tahunan; jumlah angsuran PPh 25 lebih besar dari PPh terutang tahunan. Atas kondisi ini Wajib Pajak

Tren pergerakan kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap Rupiah Indonesia terus menunjukkan kecenderungan meningkat yang cukup material. Perubahan nilai tukar terjadi dimulai dari Rp. 14.700 yang diperparah saat memasuki awal Mei 2024, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rp 16,000. Meskipun fenomena ini sempat dirasakan pada beberapa waktu di bulan April 2024,

Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia akan pindah dari provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota baru tersebut direncanakan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung fungsi administratif, sosial, dan ekonomi. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota yang saat ini sangat padat.Pembangunan IKN selain bertujuan

Saat terutang pajak karbon Terutangnya pajak karbon ditentukan : Pada saat pembelian barang yang mengandung karbon; Pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu; atau Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pemberlakuan Pajak Karbon  Pengenaan pajak karbon dilaksanakan sebagai berikut: Tahun 2021, dilakukan pengembangan mekanisme perdagangan

Mengenal Pajak Karbon Perubahan Iklim yang terus dihada pi dunia saat ini, membuat Indonesia menjadi sangat rentan terhadap perubahan iklim. Salah satu yang menyebabkan perubahan iklim  adalah emisi karbon, emisi karbon merupakan proses pelepasan karbon ke lapisan atmosfer bumi. Dalam mengatasi perubahan iklim tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui Paris Agreement yang ditandatangani oleh 195 negara

  Fasilitas pajak di bidang properti dapat menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi di sektor properti dan mewujudkan program pemerintah dalam rangka mewujudkan perumahan yang terjangkau, meningkatkan daya beli masyarakat serta mencapai tujuan-tujuan lainnya. Fasilitas ini dapat berupa pembebasan pajak tertentu atau pengurangan tarif pajak untuk pemilik properti atau pengembang. Adapun beberapa bentuk

  Pemerintah telah menerbitkan peraturan pajak terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK No 172 Tahun 2023) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. PMK No 172 Tahun 2023 berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 29 Desember 2023. Penerbitan aturan ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan

Pemerintah resmi menerbitkan peraturan baru mengenai Transfer Pricing yakni mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm’s length principle (ALP) dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa.  Peraturan baru tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. Peraturan baru ini mencabut 3 (tiga) Peraturan sebelumnya yaitu; PMK 213/2016 tentang TP Doc PMK 49/2019 tentang MAP

Jangan Lapor SPT sebelum ikut seminar ini!Tahun  2023 sudah berlalu dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan 2023 sudah di depan mata, baik SPT Pribadi maupun SPT Badan. Lalu hal-hal apa saja yang perlu diketahui dan diperhatikan Wajib Pajak di tahun 2023 dan apa bedanya dengan SPT tahun-tahun sebelumnya? Seminar ini juga akan membahas tentang perlunya manajemen

 

Pada tanggal 10 November 2023 Klinik Hukumonline telah memberikan penghargaan untuk Mitra Klinik yaitu Legal Clinic Awards 2023 dengan tema Pahlawan Literasi Hukum: Semakin Melek Hukum Bersama Mitra Klinik Hukumonline. Awards ini merupakan apresiasi kepada Mitra Klinik Hukumonline yang telah berjasa dan berdedikasi bagi para pembacanya untuk menjadi lebih mengetahui hukum, yang secara tidak langsung

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan begitu, program pengampunan pajak atau tax amnesty yang kini berubah nama menjadi pengungkapan sukarela wajib pajak akan dimulai pada 1 Januari 2022.Lalu, bagaimana tata laksana Tax Amnesty Jilid II ini, siapa saja yang bisa mengikuti, dan apa saja syarat yang harus

Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Pajak Masukan yang tidak dilapor oleh lawan transaksi (penjual), apakah masih bisa dikreditkan? Faktur Pajak merupakan salah satu dokumen yang sangat penting di dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak. Agar Faktur Pajak dapat berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengkreditan Pajak

   Kami ingin berbagi hasil survey internal PT HSI Consulting atas tingkat kepuasan terbaru dari klien kami yang dilaksanakan pada tahun 2022, terkait dengan layanan konsultan pajak yang telah diberikan. Hasil survei ini mencerminkan komitmen kami untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan terus meningkatkan pengalaman klien kami. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami sangat senang

 

 

 

Upaya hukum biasanya dilatarbelakangi adanya sengketa, karena upaya hukum adalah sarana untuk mencari keadilan di dalam penyelesaian sengketa. Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya sengketa pajak

Resume Putusan Pengadilan Pajak ini merangkum sengketa pajak antara klien dan Otoritas Pajak perihal pembebanan biaya jasa produksi, tantiem dan Corporate Social Responsibility (CSR). Klien mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak yang diwakili oleh Kuasa Hukum  dari PT HSI Consulting dan berakhir dengan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak No.PUT-009755.15/2020/PP/M.IIB Tahun 2021, diputuskan pada tanggal 12

KETENTUAN PAJAK NATURA dan KENIKMATAN  sesuai  PMK 66/2023 Jakarta, 24 Agustus 2023,- Pemerintah baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan, yang terbit di 27 Juni 2023 dan mulai

 

Jakarta,- Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan, Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance (QA) Pemeriksaan Pajak. Hak ini merupakan opsi/pilihan bagi Wajib Pajak, apabila terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dengan kata lain, pengajuan permohonan pembahasan dengan Tim

Jakarta,- Peraturan perpajakan di Indonesia menjelaskan, bahwa perusahaan dengan omset lebih dari Rp 4,8 miliar /tahun wajib mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, jika dikemudian hari Perusahaan mengalami penurunan omset di bawah Rp 4,8 miliar, Perusahaan dapat mengajukan pencabutan pengukuhan PKP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-02/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian

Jakarta,-Organization for Economic Cooperation Development (OECD) merilis laporan yang memuat langkah-langkah kebijakan pajak dan fiskal darurat yang diberlakukan oleh negara-negara di seluruh dunia sebagai respons terhadap pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Laporan tersebut juga membahas bagaimana pajak dan kebijakan fiskal dapat melindungi dampak dari kebijakan pengendalian dan pembatasan sosial berkelanjutan dan selanjutnya mendukung pemulihan

Jakarta,- Kondisi Pandemi Covid-19 di dunia belum juga berakhir. Hal itu menyebabkan keadaan ekonomi di beberapa negara mulai terdampak, salah satunya Indonesia. Pemerintah Indonesia  siap mengambil langkah – langkah jitu untuk dapat bertahan di tengah masa pandemi ini. Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang ” Insentif Pajak untuk

Jakarta,-Pemerintah telah menyampaikan secara resmi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang tambahan fasilitas pajak penghasilan (PPh) dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui keterangan persnya Nomor SP-24/2020 berjudul ‘’Gotong Royong Hadapi Covid-19, Masyarakat Bisa Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan’’. Wajib Pajak yang ikut bergotong royong membantu pemerintah melawan pandemi,

Jakarta, Beberapa perusahaan ada yang menyediakan makanan dan minuman bagi karyawannya, baik berupa penyediaan kantin karyawan, kupon makanan ataupun melalui penggantian sejumlah uang kepada karyawannya. Dalam istilah perpajakan, penyediaan makanan dan/ atau minuman ini dikenal dengan istilah natura atau kenikmatan, yang didasarkan kenyataan bahwa pemberian ini berbentuk barang non-tunai atau fasilitas untuk dinikmati. Dalam prinsip

    Jakarta – Adanya efek pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini, sangat memengaruhi roda perekonomian di Indonesia. Banyak perusahaan mengalami kerugian bahkan gulung tikar. Dampak tersebut menyebabkan penurunan penerimaan di bidang perpajakan yang diprediksi oleh Direktorat Jendral Pajak untuk tahun 2020 mencapai minus 8 – 9%. Penurunan ini merupakan yang terdalam sepanjang sejarah.

Any business may come to a point when the business comes to an end and   the decision to strike off the business  is inevitable. These could be some of the  reasons  for closing a PMA : There is a business failure due to market, management, financial issues, etc.  The business license has come to

Pertama, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)   First, the relaxation of the Article 21 Income Tax (PPh Pasal 21) Relaksasi diberikan melalui skema PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp200 juta (daripenghasilan tahunan) pada sektor industri pengolahan (termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE

Jakarta, 13 Maret 2020 Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi (link https://www.who.int).  Artinya, wabah penyakit ini telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Jumlah kasus di seluruh dunia mencapai angka 120.000 dan kematian telah melebihi 4.300. Kondisi tersebut mendesak pemerintah

The Indonesia government is finalizing the second volume stimulus policy package to reduce the impact of the Corona outbreak on the economy. The contents of the economic stimulus package consist of fiscal and non-fiscal incentives. The Coordinating Minister for the Economy Airlangga Hartarto said, one of the goals of the second stimulus package was to

Jakarta – Pemerintah segera merilis insentif pajak penghasilan (PPh) demi menjaga daya beli masyarakat di tengah gempuran virus corona (Covid-19). Keputusan itu masuk dalam stimulus fiskal jilid II. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, insentif yang terdiri dari insentif baru itu adalah pajak penghasilan 21 (PPh 21), PPh 22, dan PPh 25 bakal diluncurkan April 2020. “Mudah-mudahan April bisa ya

Pemerintah memastikan bahawa reformasi pajak akan terus berlanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan lansung oleh Ibu Sri Mulyani selaku Mentri Keuangan Indonesia dalam seminar yang diselenggarkan oleh APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) pada Jum’at, 14 September 2018. Saya sedang mempersiapkan untuk penyelesaian tagihan listrik karena sedang mengurangi tingkat pajak pada kebutuhan amandemen dalam (pajak)

  PMK-213/PMK.03/2016 adalah jenis dokumen tambahan dimana wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak tertentu (hubungan istimewa). Hubungan istimewa diatur dalam Pasa 18 ayat (4) UU PPh atau Pasal 2 ayat (2) UU PPN. Dalam hal ini terdapat dokumen penentuan harga transfer (TP Doc) yang mana diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai

  As we know the tax system is not easy to understand, but it is possible in understanding the local tax system. For all types of audits, you should know exactly how to fix it well. There are some possible ways in concluding an audit. An audit can conclude without making any changes. You can

Berbicara pajak indonesia (Indonesia Tax) pasti akan terkait dengan prosedur yang cukup rumit, walaupun sebenarnya bila kita memperhatikan hal yang terkait pajak dengan baik akan lebih mudah. Maka dari itu, sekarang sudah ada Konsultan Pajak Indonesia (Indonesia Tax Consultant) yang akan membantu dalam urusan pajak ataupun periksa laporan pajak. Untuk itu, berikut ada 3 (tiga)

Edisi : 1 Juli 2018 N0. 1/2018 Kemudahan membayar pajak bagi usaha kecil menengah (UKM/UMKM) semakin diperbaiki namun lebih difokuskan untuk kalangan terbatas yang membutuhkannya. Setelah diviralkan oleh Presiden Jokowi sendiri sejak beberapa bulan sebelumnya, akhirnya tarif pajak PPh final sesuai PP 46 Tahun 2013 lalu diturunkan menjadi  0.5 %. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah no

Jakarta,– Ditjen Pajak Indonesia diketahui melalui portal DJP Online telah menyusun suatu sistem pelaporan pajak berbasis elektronik. Portal ini dibuat guna untuk mengimplementasi ketentuan penyampaian laporan per negara (Country-By-Country Report / CBCR) Laporan per negara atau CbC Report adalah salah satu dokumen transfer pricing yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup

Jakarta – Bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, aturan insentif pajak telak direvisi oleh pemerintah. Revisi ini memberikan kepastian bagi para investor di 17 sektor industri dalam mendapatkan insentif pajak berupa tax holiday. Dalam revisi tersebut, terdapat sejumlah perbedaan antara aturan yang lama dengan aturan yang baru. Ujar Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan. Pertama,

  Jakarta – Pemerintah terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan dan mendorong dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business), yakni dengan cara Percepatan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dengan kebijakan percepatan restitusi dilakukan akan memperluas kriteria wajib pajak yang memiliki hak ataupun berhak mendapatkan pengembalian pajak. Direktur Jendral (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan

JAKARTA – Terkait dengan tax holiday, PMK baru akan terbit dalam waktu kedepan. Dengan begitu, perusahaan penerima insentif tersebut bersiap dapat dibebaskan pajak penghasilan (PPh) sebesar 100%. Pemerintah mengaku tidak khawatir akan kehilangan penerimaan pajak karena beleid ini. Menurut Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu), setelah investasi berjalan maka tambahan pajak dapat diperoleh. Dalam hal

Untuk meningkatkan kinerja terkait pajak, Kementrian Keuangan menyiapkan tiga kebijakan baru. Kebijakan baru ini diterapkan untuk meningkatkan wajib pajak serta kemudahan berusaha dan upaya untuk menggairahkan perekonomian nasional. Tiga kebijakan yang diterapkan ialah percepatan restitusi, pemeriksaan bersama atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta pembebasan PPN bagi perwakilan asing. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu)

Kebijakan baru terakit pemberlakukan kewajiban mencantumkan NIK (Nomor Induk Penduduk) dalam faktur pajak (e-faktur) bagi pembeli orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP ditunda. Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Nomor PER-31/PJ/2107 terkait pencantuman NIK seharusnya diberlakukan mulai 1 April 2017. Penundaan yang terjadi dikarenakan mempertimbangkan perlunya untuk mempersiapkan infrastruktur dan memperharikan kesiapan atas Pengusaha

Jakarta, – Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Kerap menyulitkan sebagian besar wajib pajak. Terlebih banyaknya klasifikasi kode harta yang harus dicantumkan oleh wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan PPh OP. Untuk memahami lebih terperinci, tim DDTCNews menjabarkan 6 kategori pengklasifikasian kode harta tersebut. Masing – masing kategori memiliki beberapa jenis dan

Bagi wajib wajak yang telah ikut program Tax Amnesty, ada 2 kewajiban tambahan yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari keikut sertaan  dari program tersebut : Harta Repatriasi, yaitu realisasi  pengalihan dan investasi harta kewilayah NKRI Harta Deklarasi Dalam negeri, yaitu penempatan harta tambahan yang berada di NKRI informasi lebih lanjut mengenai Laporan Pasca Amnesti Pajak,

JAKARTA – Ditjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) menyampaikan imbauan terkait dengan periode pelaporan SPT Pajak Penghasilan. Ditjen Pajak mengingatkan bagi pemberi kerja agar melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, mengisi, dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Masa PPh Pasal 21/26 Desember 2017 termasuk didalamya formulir 1721-I secara benar dan tepat waktu. Bukti pemotongan 1721 A1/A2 adalah dasar

Jakarta,- DIREKTORAT Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menonaktifkan (suspend) sertifikat elektronik dari 1.049 wajib pajak (WP) yang terindikasi sebagai penerbit faktur pajak (FP) tidak sah. Penetapan status itu merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Pajak No PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak tidak Sah oleh Wajib Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jakarta,- PEMERINTAH sudah lama memberikan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday. Namun seiring berjalannya waktu, investor semakin kurang tertarik dengan fasilitas keringanan pajak yang ditawarkan pemerintah. Menyikapi persoalan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengkaji dan mencermati kembali kekurangan dari instrumen fasilitas keringanan pajak tersebut. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus

Jakarta,- Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pedagang eceran tidak dikenakan aturan soal faktur elektronik atau e-faktur. Aturan ini hanya dikenakan bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang pembeli barangnya bukan customer akhir seperti yang dilakukan pedagang eceran. “Kalau pedagang eceran enggak perlu membuat e-faktur, faktur biasa saja, jadi bisa tanpa melalui

JAKARTA – Awal tahun depan masyarakat yang biasa membeli produk dalam bentuk digital harus bersiap-siap merogoh kocek lebih dalam. Pemerintah akan mengenakan bea masuk bagi barang tak berwujud atau intangible goods yang dibeli dari luar negeri. Terkait rencana tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah menggodok aturan penerapan bea masuk barang tak berwujud seperti software, ebook, film, hingga musik yang

LONDON, KOMPAS.com – Uni Eropa menerbitkan daftar hitam berisi 17 negara yang dinyatakan sebagai  surga pajak (tax havens). Pihak Uni Eropa menyebut negara-negara tersebut tidak kooperatif terkait urusan perpajakan. Mereka melakukan praktik pajak yang tak adil atau tidak membagikan informasi keuangan penting dengan Uni Eropa. Mengutip CNN Money, Senin (11/12/2017), Uni Eropa pun menyatakan negara-negara

  Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memiliki data dengan skala besar dan valid dari otoritas pajak seluruh negara saat implementasi pertukaran data secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) per September 2018. Saat ini, DJP sudah mengelola 10,5 miliar data dalam sistem informasinya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) DJP, Hestu

  Jakarta – Belum lama ini dunia dihebohkan dokumen Paradise Papers yang memuat nama politikus, pejabat maupun pengusaha yang diduga melakukan skandal pengemplangan pajak. Menindaklajuti data tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menelusuri nama-nama terkait Wajib Pajak (WP) yang diduga berinvestasi di luar negeri atau dikenal “suaka pajak” (tax havens). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

  Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan secara langsung dapat mengintip atau mengetahui kegiatan belanja atau transaksi keuangan seluruh orang RI di luar negeri. Hal itu terbukti dengan beberapa waktu lalu beredar surat dari Ditjen Pajak melalui nomor SP2DK-143/WP.01/KP.06/2017 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang belanja barang dengan nilai ratusan juta di Belanda.

  Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberikan batas waktu selama satu bulan kepada seluruh harta milik wajib pajak (WP) yang tengah dihitung oleh tim penilai independen atau tim otoritas pajak nasional. Hal tersebut dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 yang merupakan revisi atas PMK Nomor 118 Tahun

Jakarta – Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Keuangan, memberikan kesempatan kedua bagi para wajib pajak (WP), baik yang sudah mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty maupun yang tidak, untuk segera mengungkapkan harta yang selama ini belum terlapor dalam SPT. Kesempatan kedua tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yang

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pelayanan perpajakan khususnya dalam hal kemudahan pendaftaran Wajib Pajak Badan, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui notaris. Program ini di resmikan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peluncuruan program ditandai dengan  penandatanganan  Perjanjian kerjasama antara Ditjen Pajak dengan pengurus pusat ikatan notaris Indonesia. “Dalam

TANGERANG, KOMPAS.com – Dalam video yang beredar beberapa waktu lalu, seorang penumpang mengeluhkan bea masuk yang cukup tinggi untuk barang bawaannya dari luar negeri. Sejumlah warganet yang menyaksikan video tersebut juga mempertanyakan nilai pajak untuk tiap barang mahal yang dianggap terlampau tinggi. Menurut Kepala Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Erwin Situmorang, ketentuan itu tertera

mediaindonesia.com – REGULASI khusus sebagai tindak lanjut kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) baru saja diterbitkan. Payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 digadang-gadang wujud keadilan bagi peserta program tax amnesty yang berakhir Maret lalu. Meski memahami perpajakan merupakan aspek krusial yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pelaku usaha memandang

  mediaindonesia.com – Kepercayaan Investor terhadap pasar usaha rintis atau startup di Indonesia tercatat terus mengalami pertumbuhan. Hal itu terlihat dari nilai investasi yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Google bersama AT Kearney, perusahaan konsultan dunia, diketahui nilai investasi terhadap perusahaan-perusahaan startup Indonesia melonjak dari US$44 juta pada 2012, menjadi

Jakarta, detik.com – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengharapkan, aturan atau skema pengenaan pajak transaksi online atau e-commerce terbit pada akhir tahun 2017. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, saat ini tengah diformulasikan formula pengenaan pajak transaksi toko online. “Ini sedang dikonsepkan suatu ketentuan yang nanti mudah-mudahan enggak sampai

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mengerek target pendapatan pajak dari perdagangan internasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018, dengan nilai sebesar Rp38.700 miliar. Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2018 yang diperoleh Bisnis, Selasa (15/8/2017) malam, target tersebut lebih besar 7,6% dibandingkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Pendapatan pajak perdagangan internasional

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017, tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Ini merupakan landasan hukum yang akan dipergunakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk seluruh mengintip rekening pada lembaga keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, perasuransian, serta entitas

Jakarta, detik.com – Wajib pajak (WP) peserta tax amnesty akan mendapat Surat Keterangan Pengampunan Pajak setelah membayar uang tebusan. Untuk mendapat ‘surat sakti’ itu, WP terlebih dulu melaporkan hartanya ke kantor pajak dengan mengisi formulir Surat Pernyataan Harta (SPH).

Jakarta, detik.com – Jumlah harta wajib pajak yang disimpan di Indonesia ternyata cukup besar. Ini terungkap dari catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak soal repatriasi dan deklarasi harta luar negeri para wajib pajak peserta tax amnesty.